Pada Pilpres 2014 lalu, Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto – Hatta Rajasa identik dengan “tegas dan berani “. Sementara Joko Widodo diberi label “tidak tegas dan tidak berani”. Kenyataannya, apakah label itu benar ?
Dalam pembukaan Rakernas I PDIP di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1/2016). Jokowi berpidato menyampaikan keberhasilan-keberhasilannya memimpin Indonesia. “Banyak yang bilang Presiden Jokowi tidak tegas dan tidak berani. Mana ada tidak tegas dan tidak berani, menenggelamkan 107 kapal (illegal fishing). Soal narkoba, faktanya dalam setahun sudah 14 (bandar) dihukum mati, dan tahun kemarin sudah dibekukan yang namanya Petral,” ungkap Jokowi.
“Kalau tidak diperintah (presiden), mana menterinya berani,” imbuh Jokowi disambut tawa Fadli Zon yang berada di hadapannya (news.liputan6.com).
Seperti dilansir merdeka.com, Jokowi dipusingkan banyaknya proyek-proyek yang belum selesai digarap. Bahkan, proyek mangkrak tersebut hampir bertahun-tahun tak ada penyelesaiannya. Salah satunya, infrastruktur jalan dan pembangunan proyek kelistrikan.
Luhut yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan melaporkan adanya temuan beberapa proyek mangkrak senilai Rp 143 triliun sejak lima tahun lalu. Sebagian besar proyek tersebut adalah jalan tol dan pembangunan jalur kereta api.
Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung juga menemukan proyek listrik mangkrak peninggalan SBY. Proyek mangkrak ini diduga merugikan negara hingga triliunan Rupiah. Dugaan kerugian negara ini muncul berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proyek yang diduga merugikan keuangan negara itu adalah proyek pengadaan 7.000 megawatt yang didasari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010. BPKP juga menemukan penggunaan uang negara untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 megawatt itu, yakni sebesar Rp 4,94 triliun (29/12/16).
PT.Freeport, Perusahaan tambang milik Amerika Serikat (AS) yang sudah beroperasi sejak tahun 1967, melalui kontrak karya, dengan pembagian saham tidak lebih dari 9,36 persen kepada Bangsa Indonesia, diancam segera meninggalkan Indonesia.
Langkah meninggalkan Indonesia, ujar Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017, apabila PT Freeport Indonesia, kalah dalam sidang arbitrase internasional, karena tidak mau memberikan saham 51% kepada Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara (Minerba).
Berita terakhir yang dilansir dari tribunnews.com, PT Freeport Indonesia setuju akan melaukan penawaran saham (divestasi) 51 persen kepada pemerintah. “Mereka (Freeport Indonesia) menerima,”ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di rapat kerja dengan Komisi VII, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Presiden Jokowi bertekad mengubah wajah kawasan perbatasan. Selain memperbaiki akses jalan ke perbatasan, Jokowi juga melakukan perbaikan kawasan terluar dengan membangun ulang 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bersebelahan langsung dengan negara tetangga. Menurut Jokowi, puluhan tahun, bahkan sejak Indonesia merdeka, wajah perbatasan seakan tak di lirik negara. Ia contohkan, pos lintas batas di perbatasan, selama puluhan tahun wajahnya begitu-begitu saja. Bahkan menyedihkan. Sementara wajah tapal batas negara tetangga dipoles terus menerus. Namun, dalam era kepemimpinannya, perbatasan-perbatasan ini dibangun dan dipercantik kembali.
Pemerintah gencar membangun infrastrukur di luar Pulau Jawa, salah satunya adalah jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 kilometer (km). Jalan Trans Papua merupakan proyek yang sudah lama dijalankan, namun gencar dilakukan pengerjaannya saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) (finance.detik.com).
Ketidakadilan di tanah Papua sudah berlangsung puluhan tahun, tanpa seorang pun peduli. Padahal, Papua adalah Provinsi di Indonesia yang luas dan besar. Provinsi ini juga kaya akan sumber daya, salah satunya adalah tambang emas dan tembaga di Freeport. Tak banyak akses darat yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya di Papua. Yang diandalkan hanya transportasi udara yang mahal. Akibatnya harga-harga kebutuhan bahan pokok di Papua tak masuk akal. Bensin misalnya, per liter bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu. Apalagi semen serta bahan pokok lainnya.
Ketidakadilan di tanah Papua membuat Jokowi tergerak. Sejumlah kebijakan ia tempuh, mulai dari penyeragaman harga BBM, sampai dengan proyek pembangunan jalan tembus atau jalan trans Papua. Dan Jokowi tidak sedang berwacana. Proyek itu langsung dikebut. Fisiknya kini mulai kelihatan. Jalan tembus Papua, sedikit demi sedikit mulai tersambung. Padahal, ada ribuan kilometer yang ditargetkan. Kata Jokowi, siang malam jalan itu dikerjakan. Semua demi Papua yang lebih sejahtera.
Dan tentu saja keberanian Jokowi teruji dengan terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan hadirnya Perppu tersebut, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri lebih mudah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dinilai anti-Pancasila.
Kehadiran Perppu yang baru saja diterbitkan ini menjadi relevan dan urgent di tengah menyeruaknya ormas-ormas yang ideologinya tidak jelas dan dapat merongrong ideologi Pancasila.
Inilah sekelumit kebijakan serta langkah-langkah yang sudah dilakukan Jokowi, semasa ia menjabat sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI dan 3 tahun menjabat sebagai Presiden. Langkah-langkahnya membuktikan bahwa ia seorang sosok pemberani. Puisi Gus Mus yang saya kutip di awal paragraf sesungguhnya dialamatkan pada Gus Dur, namun nilai-nilainya dapat kita terapkan kepada siapa saja, termasuk kepada Jokowi.
“Dalam hidup kita cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini.” (Pramoedya Ananta Toer). (seword.com)
Loading...
Loading...
