"Enggak usah bikin sensasi, slow saja. Ribet amat ini orang," cetus Bestari.
Lebih baik, kata Bestari, Djarot lebih rutin memperhatikan bagaimana gerak SKPD-nya, dan jangan kemudian mengatakan seakan-akan DPRD ada pembicaraan segala macam.
"Yang liar anak buahnya, bukan kami," sambung Bestari.
Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria mengungkapkan hal serupa.
Dia mengaku heran dengan omongan Djarot bahwa ada penambahan anggaran pada Dinas SDA, untuk pengadaan alat berat dan tanah. Sebab, saat pembahasan di tingkat Komisi D sudah dihapus.
"Buktikan saja dan buka. Ini eksekutif yang bisa masukkan," jelas Iman.
Sementara, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyarankan Djarot dan DPRD DKI duduk bersama, dan membentuk tim independen untuk menyelidik siapa oknum yang memasukkan anggaran itu.
"Lebih elegan begitu karena bisa meminimalisir kegaduhan. Djarot jangan cari panggung aja. Perlu ada tim independent," tutur Uchok.
Menurutnya, pembahasan anggaran sejatinya dilakukan secara bersama dengan TAPD, SKPD, dan Banggar DPRD DKI. Makanya jadi aneh setelah KUAPPAS di MoU muncul mata anggaran baru.
"Ini jelas, ada oknum TAPD yang main. Yang bisa input kan eksekutif," terang Uchok.
Djarot sebelumnya mengklaim menemukan anggaran siluman sebesar Rp 1,8 triliun, di sela pembahasan RAPBD-P 2017 dengan Dewan.
Duit tersebut berada di pos belanja Dinas SDA DKI untuk keperluan pengadaan lahan, dan tak dicantumkan pada e-budgeting sebelumnya.
"Saya tegasin, tidak boleh lagi ada proyek-proyek liar yang masuk ke situ. APBD Perubahan ini harus benar-benar kami pelototi, kami harus teliti," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Selasa (19/9/2017).
Kini sesumbar Djarot dan pihaknya sudah mengunci kegiatan pengadaan lahan tersebut, setelah sebelumnya masuk dengan anggaran yang lebih kecil atau berkurang Rp 200 miliar.(medan.tribunnews.com)
Loading...
Loading...
